Oleh: Yaya Winarno Junardy, President di Indonesia Global Compact Network (Seri SDGs bagian ke-3)
Melanjutkan tulisan saya yang berjudul “Lima Langkah Menuju SDGs”, yang memberikan penekanan bahwa kolaborasi multipihak, baik kemitraan global (Global Partnership) maupun aksi bersama (Collaborative Actions) antara pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademia menjadi semangat dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam tulisan kali ini, saya akan menguraikan lebih dalam terkait kemitraan multipihak tersebut.
Pada tanggal 28 Mei 2019, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Buku Panduan Kemitraan Multi Pihak, secara simbolisasi diberikan kepada perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, media massa, LSM (diwakili oleh Indonesia Global Compact Network) dan negara sahabat. Panduan Kemitraan Multi Pihak bisa menjadi instrumen menyinergikan berbagai inisiatif dan gagasan inovatif yang dilakukan antarpihak dalam mengatasi tantangan pembangunan.
Hal ini sejalan dengan semangat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Perpres ini juga sangat kental dalam menekankan prinsip-prinsip kolaborasi antarpihak dalam mempercepat pencapaian SDGs.
Kenapa Kemitraan Multipihak diperlukan?
Ya, karena tantangan yang kita hadapi tidak mungkin diatasi oleh satu atau dua pihak saja. Apalagi kalau tantangan itu bersifat global, kompleks dan mempunyai dampak antarnegara. Dengan memadukan kerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai kekuatan dan kelemahan, akan diperoleh sinergi karena saling melengkapi.
Kemitraaan juga untuk menghindari kegiatan tumpang tindih. Di dalam publikasi berjudul “Maximising the Impact of Partnerhips for the SDGs” yang ditulis oleh The Partnering Initiative (TPI) dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), disebutkan bahwa kemitraan antarpihak merupakan prinsip inti dari komitmen PBB dalam mencapai pembangunan berkelanjutan secara global.
Hal itu tertuang jelas pada SDGs Goal 17 yang pada dasarnya mengisyaratakan tentang komitmen untuk memberdayakan dan mendukung kemitraan multipihak sebagai kunci utama dalam pencapaian 16 Goals lainnya. Membangun kemitraan yang sukses membutuhkan tahapan-tahapan.
Sebagaimana diuraikan dalam publikasi di atas, para mitra perlu terlibat dalam proses pengembangan kemitraan agar diperoleh pengertian yang sama serta prinsip kerja sama yang kokoh sehingga kesepakatan yang diambil akan lebih efektif dan berkelanjutan.
Di bawah ini adalah diagram proses yang menunjukkan tahapan pembentukan kemitraan:
UN Global Compact merupakan lembaga PBB yang mempunyai misi mengarusutamakan 10 Prinsip UN Global Compact dan menetapkan mendukung pencapaian SDGs sebagai kegiatan strategis. UN Global Compact menjadi jangkar kemitraan antarpemerintah, perusahaan, institutsi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Berbagai plaform solusi dan ragam kolaborasi telah dan sedang dikembangkan untuk mendukung para stakeholder dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara global. Namun, tentunya dibandingkan dengan tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang makin kompleks, tampak pencapaian tersebut dianggap belum maksimal.
Di dalam situs resmi PBB terkait SDGs https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/ memperlihatkan komitmen kemitraan secara global terus meningkat. Hingga saat ini terdapat 4.737 kemitraan yang berhasil dibentuk.
Tentunya angka ini adalah hanya yang tercatat atau memberikan laporan kepada PBB, karena realitanya pasti jauh lebih banyak lagi kemitraan yang telah berhasil dibentuk, baik skala kecil hingga besar yang belum tercatat dalam situs tersebut.
Apa peran masing-masing pihak dalam kemitraan?
Setiap pihak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang unik antara satu dengan yang lainnya. Merujuk pada diagram pemetaan yang dikembangkan oleh The Partnering Initiative di bawah ini, sangat jelas bahwa satu sama lain dapat saling melengkapi demi tercapainya SDGs:
– Pemerintah (Government) bisa menyusun regulasi, perpajakan, proyeksi keuangan serta menyiapkan infrastruktur yang mendukung SDGs;
– Perusahaan (Business) bisa memberikan keahlian di setiap lini pembangunan serta dapat melakukan penetrasi terhadap pasar untuk lebih sadar mewujudkan SDGs dalam siklus ekonomi;
– Lembaga donor (Donor agency) dapat turut memberikan bantuan finansial serta meningkatkan kapasitas lokal agar dapat beradaptasi terhadap pemenuhan SDGs;
– LSM (Civil society) bersama masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi terhadap seluruh upaya yang telah dilakukan demi pencapaian SDGs tersebut, tapi LSM pun turut memberikan dukungan teknis yang dapat mengembangkan masyarakat untuk sadar dan tergerak untuk membantu pencapaian SDGs.
Beberapa contoh kemitraan
Ada cukup banyak kemitraan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Sekadar untuk memberi gambaran, saya ambil beberapa contoh kemitraan yang kebetulan saya terlibat:
1. Rajawali Foundation sebagai yayasan perusahaan bermitra dengan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (LSM) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan USAID sebagai lembaga donor serta melibatkan perusahaan setempat dalam melakukan program pemberdayaan kaum muda yang kurang mampu dan rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas untuk lebih siap masuk ke dalam pasar kerja di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kebijakan berbasis bukti.
2. Kemitraan antarperusahaan juga terlihat dari program kolaborasi antara Martha Tilaar Group dengan Asia Pulp & Paper (APP) Group yang difasilitasi oleh IGCN dalam memberikan pelatihan kewirausahaan dan pelestarian tanaman herbal kepada 1.000 wanita dari komunitas hutan hujan tropis di Indonesia. Bahkan, kesepakatan kemitraan ini di tanda-tangani di markas PBB.
3. IGCN bermitra dengan UNESCO dan berkolaborasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Habitat for Humanity Indonesia (LSM) dan APP Group dalam mengembangkan edukasi komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga air dan kebersihan di Pulau Pari.
Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah masih ingin berorientasi pada ego sektoral atau turut ambil bagian dalam kemitraan multi pihak demi pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif?
