Rupanya penerapan e-government saat ini tidak lagi menjadi barang langka bagi pemerintah kabupaten atau kota. Kabupaten Maros misalnya. Salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan itu sebenarnya sudah mencanangkan e-government sejak tahun 2006. Namun, rencana itu harus tertunda karena masalah infrastruktur. “Surabaya sudah memiliki jaringan Internet yang bagus sejak tahun 2002. Sedangkan Maros barulah tahun 2008. Jadi bukan karena kami tidak mau, melainkan karena infrastruktur yang masih minim,” kata H. Sulaeman Samad, Kepala Kantor Kominfo Kabupaten Maros.
Bahkan, Sulaeman mengatakan, hingga kini jaringan Internet di Maros masih jauh tertinggal jika dibandingkan kota atau kabupaten di Pulau Jawa. Untungnya, di tengah keterlambatannya, Maros tidaklah menyerah. “Ketika Internet masuk pada tahun 2008, kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami berikan Internet secara gratis di kantor pemerintahan. Entah untuk browsing atau apa pun. Tujuan pertama adalah mereka melek Internet dulu,” kata Sulaeman.
Setelah menyebarkan virus Internet di Maros, pemerintah kota setempat pun memberikan anggaran yang terbilang besar. Pada tahun 2014, mereka memiliki anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk sektor TIK. Angka itu pun tumbuh menjadi Rp 5,6 miliar pada tahun 2015. Meski begitu, Sulaeman mengakui bahwa letak Maros yang cukup jauh dari Pulau Jawa mengharuskan mereka harus menggunakan jaringan ke Singapura karena lebih hemat biaya.
Saat ini berbagai sektor di Pemkab Maros telah mengandalkan e-government. Mulai dari SMS centre, kepegawaian, pajak, hingga kesehatan. Pada tahun 2015 dan 2016 mendatang, Pemkab Maros akan membangun jaringan di bidang pendidikan, bisnis, dan perizinan. “Saat ini kami sedang melakukan sinkronisasi. Semoga dalam waktu dekat semua bisa terhubung,” kata Sulaeman. Hingga kini, sudah terdapat 13 kecamatan, 80 desa, dan 23 kelurahan di Maros yang sudah terhubung.
