Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mendongkrak rata-rata pendapatan pembudi daya ikan menjadi Rp 4,4 juta per bulan. Angka yang diperoleh dari data capaian semester I 2022 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP tersebut tadinya hanya memiliki target Rp 3,5 juta.
“Saya melihat ada pergerakan yang positif bagaimana dukungan perikanan budi daya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu, dikutip dari laman KKP.
Peningkatan lainnya terjadi pada indeks nilai tukar pembudi daya ikan yang juga berhasil melampaui target. Berdasarkan data BPS, saat ini Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPI) berada di angka 104,25 dari target 103. Jika dibandingkan dengan nilai NTPI di Semester I tahun lalu, maka terjadi peningkatan yang cukup baik dari 102,16.
Pihak pemerintah terus berupaya mendorong produktivitas komoditas perikanan bernilai ekspor, yang mana merupakan salah satu komponen dari program prioritas KKP hingga 2024 mendatang. Komoditas yang dimaksud antara lain adalah udang, rumput laut, kepiting, serta lobster.
“Untuk udang, target kami 2 juta ton produksinya pada tahun 2024. Apa yang dilakukan? Kami membuat tambak udang berbasis kawasan contohnya di Kebumen, kemudian kami juga melakukan modelling dan revitalisasi. Harapannya, ini dicontoh oleh pembudidaya untuk dikembangkan secara mandiri,” ujar TB Haeru.
Didukung oleh bantuan KKP, efisiensi produksi budi daya dapat menciptakan kinerja positif. Berbagai langkah yang digerakkan adalah bantuan excavator, dredger, pengelolaan saluran irigasi tambak (PITAP) serta kincir. Selain itu, KKP juga menambah rantai suplai untuk mendongkrak geliat usaha para pembudi daya ikan di sejumlah daerah serta pendampingan pengelolaan dan pembangunan pembenihan.
Untuk program pembangunan kampung perikanan budi daya turut dilakukan demi meningkatkan produksi perikanan budi daya serta kesejahteraan pembudi daya ikan. Dengan model bisnis pembangunan terintegrasi dari hulu ke hilir dan pendampingan quality assurance.
“Dalam mewujudkan akselerasi program terobosan kampung perikanan budi daya dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. KKP juga akan terus lakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti PLN, Kemen PUPR, Kemenkop UMKM, Kemendes PDT, Kemenkominfo, BNI dan Telkom Agree,” tutur TB Haeru.
Editor: Ranto Rajagukguk
