Butir ketiga Nawa Cita yang menjadi pegangan pemerintahan Joko Widodo menyinggung pentingnya pembangunan perbatasan. Nawa Cita ketiga itu selengkapnya berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Memang, daerah perbatasan yang bahkan terpencil, terluar, dan termiskin memang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Wajar saja, ada 13 provinsi negara ini yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Menurut Kafrawi Bakhtia, Asisten Deputy Infrastruktur dan Bidang Ekonomi & Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam membangun daerah perbatasan ini terdapat lima isu strategis yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai bentang fisik batas negara yang di beberapa wilayah belum selesai atau masih ada ketidaksepakatan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya akan mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut karena masih ada negosiasi batas wilayah.
Kedua, kondisi tersebut di atas membuat terjadinya lintas batas menjadi lebih tidak terdeteksi. Akibatnya, kegiatan atau aktivitas ilegal seringkali terjadi di wilayah perbatasan. “Sebut saja mengenai penyelundupan barang, human trafficking, hingga pencurian hasil alam laut dan darat seringkali terjadi di perbatasan,” katanya di acara Forum Terbuka MarkPlus Center for Public Service di kantor MarkPlus, Selasa (8/9/2015).
Selanjutnya, atau ketiga, adalah isu mengenai kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya masih menjadi isu besar di wilayah perbatasan. Apalagi, bentang wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit seringkali membuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti tersebut di atas menjadi kurang efektif.
Lalu, keempat, adalah soal infrastruktur yang menjadi kendala dalam mengakses perbatasan. Pemerintah Jokowi telah menganggarkan Rp 2,7 triliun dalam APBN-P 2015. Namun, penyerapan APBN tersebut masih belum maksimal. Padahal, sebagian besar dana tersebut untuk membangun akses jalan yang memang sudah sangat mendesak di perbatasan. “Kita ucapkan terima kasih pada TNI yang telah terlibat dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan,” tambah Kafrawi.
Terakhir, yang harus segera diatasi bila pengelolaan dan pembangunan perbatasan bisa lancar adalah urusan kelembagaan. BNPP adalah badan koordinasi yang membawahi 18 kementrian-lembaga (KL) yang masing-masing memiliki program untuk mengatasi perbatasan. “Pada dasarnya, pembangunan perbatasan tidak saja melibatkan unsur pemerintah saja. Pihak swasta dan organisasi nonpemerintah juga perlu terlibat. Sehingga, bisa saling mengisi bila terjadi kekurangan,” pungkasnya.
