Mampukah Indonesia Menutupi Dana Infrastruktur Rp 4.700 Triliun?

marketeers article

Menyambut Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan IMF-World Bank di Bali pada 8-14 Oktober 2018, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan PT Bank HSBC Indonesia menyelenggarakan Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali, Kamis, (11/10/2018). Agenda ini bertujuan untuk  mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan bahwa BKPM akan terus mendorong peran serta pelaku usaha swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, saat ini pemerintah berfokus pada aspek pembiayaan proyek infrastruktur tanpa bergantung pada APBN.

“Saatnya kita menerapkan strategi yang lebih kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta,” paparnya dalam dalam keterangan persnya.

Dengan melepas aset-aset tersebut, sambungnya, pemilik perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru. Misalnya, dituangkan ke pembangunan proyek infrastruktur. Thomas pun berharap, melalui Infrastructure Forum,  citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi global semakin kuat.

“Tentu saja, ini akan mendorong sektor swasta untuk semakin berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” lanjutnya.

Pemerintah telah mencanangkan visi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia melalui Visi Indonesia 2045. Pembangunan infrastruktur merupakan tahapan pertama yang menjadi fondasi pembangunan nasional menuju visi tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 4.796 triliun untuk membangun infrastruktur pada tahun 2015-2019 dengan porsi pembiayaan pemerintah hanya sebesar 41,3% atau Rp 1.951,3 triliun.

Sementara itu, BUMN diharapkan berkontribusi sebesar 22,2% (Rp 2.817,7 triliun) dan partisipasi swasta sebesar 36,5% (Rp 1.751,5 triliun).

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta menyatakan saat ini Indonesia menempati posisi kuat di ASEAN dan berkontribusi sebanyak 35% terhadap PDB ASEAN dan 40% terhadap populasi ASEAN. Menurutnya, agenda pembangunan infrastruktur yang dicanangkan merupakan kunci untuk memuluskan langkah Indonesia sebagai ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2045.

Dutta menyerukan, pembiayaan inovatif untuk mendukung partisipasi sektor swasta dalam pertumbuhan infrastruktur di Indonesia menjadi strategi utama.

“Dengan menarik nasabah besar global kami untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur di Indonesia, kami ingin berperan dalam menjadikan negara ini pilihan untuk berinvestasi,” jelas dia.

Tentang acara

Rencananya acara akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, yang selanjutnya akan diisi dengan sesi panel dari BKPM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri.

Sesi panel selanjutnya akan diisi oleh perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Price Waterhouse Coopers Indonesia, dan Power China International. Acara ini akan dihadiri oleh para investor, corporate banking clients, private banking consumers, dan fund management companies.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah IMF-WB AM 2018 yang merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan. Pertemuan strategis yang menghadirkan pejabat pemerintah bidang ekonomi, dunia usaha, dan perbankan dari 189 negara tersebut dapat dimanfaatkan negara untuk memaparkan potensi ekonomi bangsa.

Saat ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 420,5 triliun sesuai Rancangan APBN 2019. Angka ini meningkat 2,4% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp 410,4 triliun.

Editor: Sigit Kurniawan

Related