Persentase tindak lanjut pemerintah DKI Jakarta terhadap keluhan dan masukan dari masyarakat berdasarkan aplikasi Qlue mencapai 80% di pertengahan tahun 2018. Data dari Qlue menunjukkan Jakarta Selatan sebagai kotamadya dengan tingkat tindaklanjut tertinggi senilai 85%. Sementara, Jakarta Utara terendah senilai 72%.
Rata-rata tindaklanjut di atas 70% menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah banyak membenahi sistem pelayanan publiknya. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan dengan performa di April lalu yang rata-rata hanya 50%.
Warga pun tergolong aktif dalam memberikan masukan dan laporan kepada pemerintah DKI Jakarta. Sampai saat ini, laporan yang paling banyak dilaporkan adalah sampah, iklan liar, dan potensi banjir.
Sementara itu, jumlah laporan terbanyak ada di kelurahan-kelurahan di daerah Jakarta Barat, yaitu Pegadungan, Srengseng, dan Slipi. Urutan kelurahan dengan laporan terbanyak selanjutnya baru ditempati oleh kelurahan di daerah Jakarta Selatan, yaitu Pondok Pinang dan Kalibata.
“Partisipasi publik yang diiringi dengan peningkatan pelayanan pemerintah menunjukkan suatu ekosistem kepemerintahan yang semakin baik. Bentuk open government seperti ini tentu bisa meningkatkan rasa memiliki dari warga. Dengan ini, ke depannya mereka akan tergerak untuk semakin menjaga kota tempat tinggalnya,” ungkap Sarah Ramadhania selaku Strategist untuk Hubungan Masyarakat dan Kepemerintahan Qlue.
Walaupun begitu, ada pula beberapa label yang jumlah tindaklanjutnya rendah, kebanyakan adalah untuk kasus yang memerlukan koordinasi lintas stakeholder, seperti fogging DBD, mobilitas, dan akses seperti jalan rusak serta pelanggaran IMB.
Layanan Qlue sudah dilakukan di Jakarta sejak tahun 2015. Kini, selain di Jakarta, layanan Qlue telah diterapkan di Manado pada tahun 2017, Cilegon, Trenggalek, Tomohon, serta Bitung.
Editor: Sigit Kurniawan
