Transportasi di Jakarta belum bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk, sehingga sering terjadi kemacetan. Hal ini karena kebanyakan masyarakat kota ini mengandalkan alat transportasi pribadi untuk mobilitas.
Pemerintah RI berupaya menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta ini. Bahkan, sejak tahun 1985 sudah digagas tentang sistem transportasi mass rapid transportation (MRT). Namun, baru bisa dimulai pada tahun 2005 saat Pak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Begitu pula dengan TransJakarta yang dimulai oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso waktu itu. Meski awalnya penuh kontraversi, namun sekarang ini TransJakarta menjadi salah satu moda transportasi utama masyarakat Jakarta.
Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek) memiliki tingkat pergerakan yang tinggi. Ada sekitar 88 juta pergerakan setiap hari di wilayah ini. Menyumbang sekitar 20% dari pergerakan ekonomi nasional.
“Adanya potensi besar ini tentu harus ada pembenahan agar Jakarta bisa menjadi urat nadi perekonomian bukan malah menjadi beban wilayah sekitarnya,” kata Budi Karya Sumadi,” Menteri Perhubungan RI, di acara Jakarta Marketing Week (JMW) 2020, hari ini (19/09/2020).
Kawasan Jabodetabek berada di bawah tiga pemerintah provinsi, sehingga kompleksitasnya cukup tinggi. Sehingga, pemerintah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berdiri tahun 2016. Tujuannya, untuk mengolaborasikan pemerintahan-pemerintahan baik tingkat I dan II yang ada di wilayah ini.
Sebagi indikator fungsi dan pencapaian BPTJ adalah terjadinya penggunaan transportasi umum hingga 60% dari total mobilitas. Lalu, bisa memberikan waktu tempuh mobilitas dari titik awal hingga tujuan maksimal 1,5 jam dengan kecepatan 30km/jam. Memberikan akses ke transportasi terdekat dengan jalan kaki maksimal 500 meter, dan lainnya. “Memang untuk mencapai target itu tidak mudah, tapi harus kita capai,” tegasnya.
Ia menambahkan, supaya tercapai, semua pemerintah daerah di wilayah ini harus terus meningkatkan kolaborasi. Tentunya, dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Namun, tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, pihak swasta juga harus dilibatkan,” tegas Budi.
Tidak hanya permasalah di ibukota, Pemerintah RI di bawah Presiden Joko Widodo juga bertekad untuk menyambungkan seluruh wilayah Nusantara dengan sistem transportasi. Sekarang ini, dari ujung Banten hingga Banyuwangi sudah hampir tersambung. Lalu, Trans Sumatera juga sudah hampir selesai. Begitu pula di wilayah Indonesia Timur, Pemerintah RI terus membangun infrastruktur transportasi.
“Salah satunya di Labuhan Bajo yang sedang memperluas bandara. Targetnya, awal tahun 2021 bisa beroperasi. Lalu, pelabuhan juga akan dibangun agar bisa menampung kapal pesiar. Semua ini untuk mendukung daerah ini sebagai bagian dari 10 Bali Baru,” jelas Budi.
