Praktik community marketing bukan hanya milik merek-merek besar. Community marketing kini mulai dilirik oleh kalangan pemerintah sebagai cara dalam mewujudkan program mereka. Lembaga pemerintah yang tak asing dengan kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
KLHK memiliki kepedulian besar dalam isu pengurangan sampah, khususnya sampah plastik. Keseriusan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Uji Coba Kantong Plastik Berbayar tahun lalu.
Kepala Seksi Bina Peritel Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Agus Supriyanto mengatakan, kunci dari kebijakan kantong plastik itu adalah partisipasi. Sebab itu, KLHK tidak sendiri dalam menggalakkan kebijakan ini. Dikeluarkannya kebijakan tersebut tak lepas dari petisi yang diadvokasi oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) di change.org.
Isi petisi tersebut mengajak masyarakat bijak dalam menggunakan kantong plastik. Selain itu, GIDKP mendorong pemerintah dan ritel untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang berlebihan.
“Mereka membuat petisi yang ditandatangani 60.000 orang dan menyampaikannya ke kami. Sebagai regulator, kami pun mengeluarkan kebijakan uji coba pengurangan sampah plastik. Kami ajak GIDKP dalam memonitor dan mengawal kebijakan ini,” kata Agus.
Agus menjelaskan, saat masa uji coba, pihaknya memanfaatkan jaringan yang dimiliki GIDKP. KLHK melibatkan mereka untuk dalam rangka membangun komunikasi ke masyarakat. “Komunitas ini menjadi agen komunikasi yang mampu memberikan informasi dengan baik. Mereka membantu kami dalam membentuk opini publik,” kata Agus.
Dalam kaitan kolaborasi itu, KLHK kerap mengundang komunitas ini dalam forum-forum diskusi yang digelar KLHK. GIDKP akan mengundang anggotanya menjadi narasumber maupun panitia. Dan sebaliknya, bila ada kegiatan GIDKP, KLHK siap membantu kegiatan tersebut ataupun mendukung mereka dengan memberikan data yang berguna.
April 2016, GIDKP diundang KLHK untuk melihat dampak kebijakan kantong plastik berbayar yang telah bergulir dalam kurun waktu enam. KLHK merilis data yang menunjukkan penggunaan sampah di ritel turun 25-30% di 23 kota yang diuji coba.
“Kami pun melibatkan relawan GIDKP untuk ikut terjun ke lapangan dan menyurvei konsumen, ritel, dan pihak-pihak terkait,” imbuh Agus.
KLHK menilai kerja sama dengan GIDKP akan berjalan lama mengingat edukasi pengurangan sampah plastik masih harus terus digencarkan hingga masa mendatang. Menurutnya, keberhasilan program kantong plastik berbayar bergantung pada minat, kemauan, dan kesiapan masyarakat untuk mengadopsi kebijakan.
“Kami memang mendorong kegiatan community marketing ini lewat GIDKP. Kalau kegiatan ini berhasil, kami akan memperluas community marketing dengan mengajak komunitas lain, seperti komunitas pasar tradisional hingga komunitas pedagang pasar agar efek yang ditimbulkan semakin meluas,” papar Agus.
