Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min bertemu untuk membahas pengembangan dan pembiayaan pusat data. Johnny menyatakan Pemerintah Republik Indonesia tengah menyiapkan berbagai kebiijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan elektronik.Sebab itu, Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur berupa Pusat Data Nasional.
“Saya menyampaikan bahwa untuk Pemerintah Indonesia, kami memiliki kemungkinan kebijakan yang didorong oleh data (data driven policy). Untuk itu, kita perlu memiliki Cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/06/2022).
Menurut Menkominfo, Pemerintah Republik Korea juga memiliki peran penting dalam transformasi dan teknologi digital yang berlangsung secara global.
“Saya berharap kita dapat menyimpulkan dan melakukan kerja sama sesegera mungkin. Dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia H.E Taesung Park, saya yakin ini dapat berkembang secara progresif,” tuturnya.
Menurut Menkominfo, saat ini Kementerian Kominfo telah menyiapkan lokasi pembangunan dan pengembangan pusat data nasional di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, Menkominfo telah meninjau calon lokasi Pusat Data Nasional yang memiliki luas tanah hampir 5 hektar itu.
“Batam adalah kawasan industri dan saya sudah memeriksa spesifikasi calon lokasi pada April tahun lalu. Di sana sudah ada fiber optic. Saya berharap ini akan membantu realisasi proyek ini. Dalam waktu dekat, saya bersama dengan tim teknis akan ke Batam untuk berbicara dengan pemerintah daerah setempat demi mewujudkan pengadaan Pusat Data Nasional di Indonesia,” jelasnya.
Politisi Nasional Demokrat tersebut menyatakan saat ini adalah era bisnis dan kebijakan ekonomi berbasis cloud. Sebab itu, pengembangan pusat data merupakan investasi yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia.
“Dalam membangun pusat data, pemerintah harus menerapkan redundancy. Kami telah memutuskan akan memiliki setidaknya empat lokasi untuk mendukung Kawasan Industri Ramah Lingkungan, serta membuatnya lebih produktif dan efisien secara ekonomi (efisiensi biaya) menjadi bagian dari Indonesia,” tandasnya.
Pemerintah Indonesia menjaga agar proyek pengembangan pusat data ini berada di jalur yang benar. Pemerintah juga berupaya untuk mempercepat terwujudnya kerja sama tersebut.
“Tim saya di sini akan fokus pada sisi pengadaan dan semua kontrak dokumentasi teknis. Sedangkan bagian lain dari perjanjian pembiayaan, dokumen pinjaman, dan pembiayaan terkait apa pun akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan lembaga pendanaan nasional di sini. Mereka bekerja sama dan berhubungan dengan Kementerian Keuangan Korea atau mitra lembaga,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan akan berupaya mempersiapkan pendanaan yang diperlukan agar pelaksanaan proyek pembangunan dan pengembangan pusat data dapat berlangsung aman dan tepat waktu. Bahkan, Menkominfo menyatakan beberapa negara telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pendanaan yang fleksibel.
“Jika nanti ada yang berkaitan dengan dana atau anggaran Pemerintah Daerah, Kementerian Kominfo harus mempersiapkannya di sana. Sehingga akan memudahkan atau aman, terjadwal dan tepat waktu. Tetapi di beberapa negara lain, saat ini, mereka juga berada dalam posisi untuk mendukung pendanaan yang fluid atau cair,” jelasnya.
Menurut Menkominfo, pembangunan Pusat Data Nasional memiliki manfaat besar bagi kedua negara karena akan membuat hubungan kedua negara akan lebih berkembang. Johnny mengungkap rencana untuk mengunjungi Republik Korea untuk melanjutkan diskusi dan pembahasan teknis kemitraan dengan Korea di sana.
“Saya percaya bahwa tim saya telah memperbarui new progress pada proyek sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seperti yang mereka sebutkan bahwa proyek ini telah terdaftar dalam Green Book Indonesia. Artinya, kami dapat memproyeksikan selangkah lebih maju sekarang dalam perjanjian dokumentasi keuangan dan di sisi lain dokumentasi pengadaan serta konstruksi. Jadi, saya berharap ini bisa dimulai,” ungkapnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
