Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menanggapi kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra pengemudi dan kurir online yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto serta Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Asosiasi ini menilai ada ketidaksesuaian antara arahan Presiden dan isi surat edaran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.
Modantara mengapresiasi imbauan Presiden yang meminta perusahaan memberikan BHR bagi mitra aktif dengan mempertimbangkan kemampuan finansial. Namun, surat edaran Kemnaker justru mengharuskan BHR diberikan kepada seluruh mitra terdaftar, tanpa mempertimbangkan tingkat keaktifan.
BACA JUGA: Regulasi THR Mitra Platform Digital Perlu Dikaji
Modantara menilai tidak adil jika mitra yang baru mendaftar kemarin atau hanya menyelesaikan 1–2 order tetap mendapatkan BHR, sementara rekannya yang sudah bekerja lebih lama dan lebih produktif mendapatkan perlakuan yang sama.
Selain itu, Modantara menyoroti ketentuan dalam surat edaran yang menetapkan BHR sebesar 20% dari pendapatan rata-rata bulanan mitra produktif selama 12 bulan terakhir. Asosiasi ini menilai angka tersebut terlalu memberatkan perusahaan dan tidak mempertimbangkan perbedaan model bisnis serta struktur biaya operasional di tiap platform.
Kewajiban pemberian Bonus Hari Raya bagi mitra tidak aktif juga dianggap menciptakan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas industri. Modantara menilai bahwa insentif seharusnya diberikan berdasarkan kontribusi dan produktivitas, bukan sekadar status sebagai mitra terdaftar.
Modantara juga menegaskan bahwa surat edaran dan imbauan ini bukan regulasi yang mengikat secara hukum. Pemberian BHR tidak dapat dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha platform digital. Jika kebijakan ini dipaksakan, perusahaan yang mengalami tekanan finansial bisa terancam keberlanjutannya.
BACA JUGA: 4 Tips Menikmati Bonus Tahunan Ala Astra Life, Hindari FOMO!
“Kami menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra. Namun, kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem ini,” ujar Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara dalam siaran pers kepada Marketeers, Selasa (18/3/2025).
Ke depan, Modantara berharap pemerintah dapat berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil kebijakan yang berdampak luas. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, regulasi yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra dan keberlangsungan industri digital.
Editor: Bernadinus Adi Pramudita
