Upaya mengembangkan pelayanan publik di dalam negeri rupanya mulai menunjukkan sisi menggembirakan. Pelayanan publik di Indonesia mulai dilirik dan diapresiasi oleh dunia internasional. Hal ini disampaikan oleh Mirawati Sudjono, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Indonesia mulai ikut ajang PBB tentang pelayanan publik yang disebut dengan UNPSA (United Nation Public Service). Salah satu yang juara pada UNPSA 2015 adalah Kabupaten Aceh Singkil.
Apa yang menarik? Inovasi di Aceh Singkil ini bukan inovasi yang jamak ada di pikiran orang banyak, yakni harus berbasis TI. Inovasi Aceh Singkil berupa layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan tenaga medis tradisional (dukun beranak). Ini merupakan kemitraan antara dukun bayi dengan tenaga medis yang sudah ada sejak tahun 2012. Tujuannya, membawa keterampilan tenaga medis pada tenaga-tenaga relawan non medis tersebut. Menurut Mira, inovasinya terletak pada perpaduan antara budaya lokal dukun beranak dan bidan profesional.
Perempuan hamil di Aceh Singkil memiliki kebutuhan spiritual dari budaya dukun beranak dan bantuan tenaga medis yang terlatih. Hasilnya? Statistik menunjukkan angka kematian ibu di klinik kesehatan Singkil jatuh ke nol pada tahun 2013.
Selain Aceh Singkil, juara lain dari Indonesia adalah Kabupaten Sragen dengan UPTP (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan). Ini merupakan sistem on stop service penanggulangan kemiskinan. “Dua juara ini merupakan pertama kalinya. Padahal, ada 950 peserta dari 80 negara yang bertanding di ajang global pada tahun 2015 tersebut. Tentunya, ini memberi semangat bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan publik secara inovatif,” katanya.
Mira menambahkan, ada tiga peserta dari Indonesia yang menjadi finalis. Mereka antara lain, Kota Sumenep dengan PATEN (Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), Kabupateb Pinrang dengan unit perinatologi yang berhasil menurunkan angka kematian bayi, dan Kota Cilegon dengan inovasi pengelolaan pajak daerah.
“Dalam kontes ini, bukan nilai yang kami harapkan, tetapi lebih pada perbaikan kualitas layanan publik lebih baik,” kata Mira.
Selain itu, KemenPAN juga sering diundang untuk memperkenalkan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Belum lama, kementerian diundang ke ASEAN – Republic of Korea Commemorative Summit di Busan. Di sana, partisipan Indonesia memperkenalkan strategi blusukan (hands on operation).
Kementerian juga mengeluarkan Permenpan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Menurutnya, pengaduan harus dikelola dengan baik. KemenPAN menganjurkan agar para instansi tidak alergi dengan kritik. Sebaliknya, semakin banyak kritik dan pengaduan, semakin semangat instansi itu untuk memperbaiki pelayanannya. Unit yang bertugas untuk pengelolaan pengaduan itu harus merespons cepat. Respons cepat merupakan bagian dari pelayanan publik itu sendiri.
Mira mengingatkan, pelayanan publik itu tidak melulu keluar langsung kepada masyarakat. Pelayanan publik juga tercermin dalam pelayanan ke dalam instansi itu sendiri. Antarunit maupun antarinstansi harus menerapkan pelayanan publik. Pada dasarnya, semua gerakan dan tindakan aparatur harusnya mencerminkan pelayanan publik. Misalnya, urusan pensiun maupun kenaikan pangkat di ranah kepegawaian.
Inovasi pelayanan publik pada akhirnya tergantung pada komitmen dari para pemimpinnya. Inovasi di daerah, tergantung pada komitmen para daerah tersebut. Menurut Mira, komitmen para pemimpin tersebut penting. Dengan komitmen, para pemimpin itu akan berpikir kreatif dengan segala keterbatasannya untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan. (Baca juga “Pelayanan Publik: Berinovasi atau Mati”)
“Jadi, tidak ada alasan terbatas infrastruktur, dana, tenaga, daerahnya terpencil, dan sebagainya. Komitmen mereka melampaui keterbatasan tersebut dan mampu mendorong lahirnya inovasi. Para pemenang kontes inovasi toh juga berasal dari beragam daerah, termasuk daerah terpencil. Jadi, semua berpulang pada komitmen pemimpinnya,” pungkas Mira.
