Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, pemerintah melalui Kemenkop UKM telah memberikan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 99,7 miliar kepada 12.189 Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam wadah 271 koperasi di 215 kota/kabupaten. Program bantuan tersebut antara lain berupa tenda, atap bersifat tetap, serta etalase sebagai wadah berjualan.
Jangkauan koperasi penerima bansos meliputi Sumatera sebanyak 63 koperasi, Jawa 97 koperasi, Sulawesi 53 koperasi, Kalimantan 17 koperasi, Bali, NTB, NTT masing-masing 29 koperasi, serta Bali dan Maluku masing-masing 12 koperasi. Gencarnya pemerintah memberikan bansos kepada PKL, lantaran PKL memiliki daya juang dan ketahanan tinggi ketimbang jenis usaha lain.
“Program Penataan & Pemberdayaan PKL itu telah memiliki payung hukum yang kuat dengan diterbitkannya Perpres No 125/2012 dan Permendagri No 41/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL,” ungkap Deputi bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop UKM Ir Emilia Suhaimi, MM saat acara Bimbingan Teknis Penataan Sarana Usaha PKL di Hotel Izzi, Kota Bogor, Senin (30/11/2015).
Deputi Emilia menegaskan, kegiatan ini memiliki nilai strategis untuk mendorong peningkatan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dirasa relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi masalah daya saing.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pengimplementasian program peningkatan daya saing, khususnya bagi KUMKM dalam menghadapi pemberlakuan MEA akhir 2015 ini,” tegas Emilia.
Editor: Sigit Kurniawan
