Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengatakan saat ini Pemerintah sedang menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan Satu Data Indonesia. Menurut Menkominfo, aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak, tidak efisien, dan cenderung bekerja secara terpisah.
“Jika kita bicara pelayanan publik, maka harus kita sadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial. Oleh karena itu, Pemerintah sedang menyiapkan public services super apps, suatu aplikasi layanan publik terpadu dalam satu aplikasi,” jelasnya dalam siaran tertulis Kementerian, Selasa (12/07/2022).
Sebab itu, diperlukan super apps guna memudahkan komunikasi lintas instansi agar terintegerasi dalam satu sistem yang sama. Super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. “Perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang andal dan terpadu. Tidak ada ruang bagi ego sektoral dan resistensi. Pemerintah saja saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri. Bahkan, di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien,” jelasnya.
Johnny menegaskan arti penting penataan ulang ribuan aplikasi yang yang tersebar itu dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super apps untuk Indonesia.
“Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kami siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan dari 24.400 aplikasi yang tersebar itu, Kementerian Kominfo akan melakukan shutdown atau menutupnya. Selanjutnya, secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super apps. Menteri Johnny yakin dengan efisiensi penggunaan super apps akan lebih tinggi dari aspek intervensi fiskal yang dikeluarkan Menteri Keuangan saat ini.
“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kami mulai melakukan shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan, akan luar biasa,” ujarnya.
Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan electronic government, Pemerintah saat ini masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3% yang berbasis cloud, selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan satu data di Indonesia.
“Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3% saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia, jadi perlu kita siapkan dengan benar,” tandas Menkominfo.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
