Bandung dikenal sebagai salah satu kota yang menerapkan konsep smart city. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Bandung mulai akrab dengan teknologi. Teknologi ini digunakan sebagai jembatan bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan warganya.
Melihat hal ini, tak mengherankan bila Bandung dijadikan sebagai benchmark dalam diplomasi digital. Selain itu, Bandung terus berupaya mempromosikan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu, seperti apa transparansi itu?
“Berbicara mengenai transparansi, maka erat kaitannya dengan keterbukaan. Ketika ada pemerintah yang mengaku transparan, berarti pemerintah tersebut harus siap diketahui oleh siapapun, di mana pun, dan kapan pun,” kata Jessica Martha, Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan dalam acara Creative Mornings Bandung di Bandung, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Jessica menjelaskan, selain berhubungan dengan keterbukaan, transparansi juga berhubungan dengan akuntabilitas. Artinya, apa yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagi Jessica, transparansi dalam pemerintah menjadi penting karena dapat membuktikan servis pemerintah dan bagaimana pemerintah berfokus pada pemenuhan hak-hak masyarakatnya.
Dengan perkembangan teknologi, sambung Jessica, transparansi suatu pemerintahan bisa disaksikan melalui media sosial. Jessica memandang Bandung telah menerapkan transparansi ini. “Tahun 2013, Ridwan Kamil mewajibkan setiap SKPD di Kota Bandung untuk memiliki akun Twitter. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah kota dan menarik aspirasi masyarakat Bandung,” kata Jessica.
Selain itu, lanjut Jessica, upaya transparansi di media sosial pun ditunjukkan Ridwan Kamil ketika berkunjung ke Inggris pada Juni 2015. Ridwan Kamil menuliskan agenda yang akan dijalankan selama di Inggris di media sosialnya. Dengan ini, masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dikerjakannya.
Editor: Sigit Kurniawan