Pariwisata Indonesia bukan saja tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Pariwisata Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen, khususnya pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan komunitas. Hal ini ditegaskan oleh Arief Yahya, Menteri Pariwisata dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta Convention Center, 28-29 April 2016.
“Sinergi yang disebut dengan Penta Helix tersebut menjadi kunci mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya dalam mewujudkan target tahun 2016 hingga 2019,” ujar Arief.
Arief Yahya menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang harus didukung oleh semua sektor lain terutama sektor infrastruktur dan transportasi dalam mempercepat tercapainya target pariwisata 2019.
Presiden menetapkan target pariwisata dalam lima tahun ke depan atau 2019 harus naik dua kali lipat, yakni memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.
Sementara, target tahun 2016 adalah 12 juta kunjungan wisman dan 260 juta pergerakan wisnus, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 5%, serta jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,7 juta tenaga kerja.
Arief menambahkan,dalam program pembangunan tahun 2017 mendatang, pemerintah telah menetapkan 14 program prioritas nasional di mana tiga urutan teratas prioritas nasional adalah, Prioritas Nasional: Antar Kelompok Pendapatan, Prioritas Nasional: Pembangunan Pariwisata, dan Prioritas Nasional: Pembangunan Perkotaan. Dan urutan terakhir atau urutan keempatbelas, yaitu Prioritas Nasional: Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.
“Dengan ditetapkannya pariwisata sebagai program prioritas nasional, alokasi anggaran pariwisata 2017 akan meningkat. Kita mengusulkan dalam pagu indikatif RKP 2017 sebesar Rp 7,9 triliun atau naik 46,3% dari tahun lalu sebesar Rp 5,4 triliun,” kata Arief Yahya.
Dengan meningkatnya alokasi anggaran tersebut diharapkan akan mempercepat pencapaian target pariwisata nasional antara lain meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata di tingkat global. “Dalam Travel and Tourism Index Competitives Index 2015, World Economic Forum (WEF), pariwisata Indonesia mengalami kenaikan pada tiga pilar, yaitu business environment naik 30 tingkat berada di peringkat 63 dunia, international openness naik 59 tingkat berada di peringkat 55, dan air transport infrastructure naik 15 tingkat berada di peringkat 39 dunia,” kata Arief.
Meningkatnya peringkat pada pilar business environment tersebut, kata Arief Yahya, sayangnya diikuti dengan menurunnya pada sejumlah sub-pilar, yaitu jumlah hari dalam memulai bisnis dan biaya memulai bisnis masing-masing turun di ranking 129 dan 105 atau berada di bawah Malaysia dan Thailand.
Sebagai perbandingan (benchmarking) pada sub-pilar memulai bisnis; Indonesia berada di ranking 129, sedangkan Malaysia di ranking 23 dan Thailand di ranking 109, sedangkan pada sub-pilar biaya memulai bisnis; Indonesia berada di ranking 105, Malaysia ranking 66 dan Thailand ranking 64.
“Ini menjadi salah satu tantangan dan PR kita bersama bagaimana kita segera memperbaiki sub pilar yang menjadi komponen penting dalam meningkatkan daya saing global,” pungkas Arief Yahya.