Sektor pertanian menjadi pusat pertumbuhan tertinggi selama pandemi karena mampu tumbuh 16,2% pada kuartal ketiga 2020. Pertanian pun diprediksi akan banyak menolong Indonesia dalam situasi resesi. Untuk mendukung sektor pertanian, Presiden Joko Widodo pun telah menghimbau agar dibentuk sebuah korporasi petani dan nelayan berbentuk koperasi.
“Korporasi petani dan nelayan dibentuk dengan tujuan mendorong produktivitas pertanian, meningkatkan taraf hidup petani, dan nelayan serta mewujudkan transformasi ekonomi,” kata Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok KTNA Nasional dalam acara Industry Roundtable yang diadakan oleh MarkPlus, Inc., Selasa (13/10/2020).
Winarno menambahkan, kondisi pertanian Indonesia masih kalah saing dengan negara tetangga terutama dari sisi tenaga kerja dan sewa lahan. Biaya produksi padi di Indonesia juga tercatat menjadi yang paling tertinggi dengan Rp 4.080 per kg sedangkan negara seperti Vietnam hanya sebesar Rp 1.680 per kg dan Thailand sebesar Rp 2.291 per kg
Industri pertanian pun dapat dibilang masih padat karya dan teknologi pertanian baru dimaksimalkan pada tahun 2014. Ini termasuk lamban bila dibandingkan dengan petani di Jepang yang telah menggunakan teknologi sejak tahun 1988.
Para petani di Jepang pun dibantu oleh pemerintah untuk bisa memiliki alat mesin pertanian seperti traktor roda empat, mesin tanam, sampai mesin penggilingan besar. Peran pemerintah memang menjadi sangat penting untuk kemajuan sektor pertanian. Winarno pun berharap pemerintah Indonesia juga bisa membantu para petani.
Di masa pandemi, peran pemerintah dalam membantu petani menjadi sangat penting. Meski para petani tidak merasa terganggu dalam proses produksi atau berusahatani, tetapi daya beli masyarakat yang turun, terutama di sektor hortikultura sayur dan daging ayam juga berdampak pada para petani. Banyak produk pertanian yang akhirnya hanya dijadikan makanan ternak dan tidak terjual.
Untuk keberlangsungan petani dan nelayan berproduksi, pemerintah bisa membantu dari segi permodalan, teknologi dan pemasaran lokal dan ekspor. Winarno mengatakan, pemerintah daerah bisa mewajibkan rumah makan atau hotel untuk membeli produk petani lokal.
“Bantuan sosial untuk petani juga sebaiknya dalam bentuk hasil usaha tani yang dibeli oleh pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat,” pungkas Winarno.
Winarno kemudian mendorong pemerintah untuk memberikan SKIM Kredit Alsintan. Dengan skema kredit tersebut, para pteni bisa memilih sesuai kebutuhannya dan merasa terfasilitasi. Selain itu, pemerintah juga bisa memerankan BUMN atau BUMD hingga perusahaan swasta untuk menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan petani.
“Petani atau nelayan nantinya hanya sebagai penerima manfaat atau menyewa peralatan yang diperlukan dalam usaha taninya, mulai dari on farm sampai proses produksi dengan begitu para petani atau nelayan dapat meningkatkan penghasilan pendapatan,” pungkas Winarno.
Editor: Ramadhan Triwijanarko
