Pesan Bahlil untuk Investor: Rugi Tak Masuk Indonesia

marketeers article
Bahlil Lahadalia (FOTO: Dok Kementerian Investasi/BKPM)

Pemerintah terus mendorong investor dalam dan luar negeri untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% setiap tahunnya.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuturkan Indonesia menawarkan beragam keuntungan bagi investor yang berencana menanamkan modalnya di Tanah Air. Adapun keuntungan yang dimaksud yakni jaminan kemudahan perizinan, insentif, ketersediaan pasar dan tenaga kerja, serta regulasi yang mendukung iklim investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

BACA JUGA: Bahlil Ungkap Potensi Investasi Hilirisasi SDA Senilai US$ 545,3 Miliar

“Alangkah ruginya kalau teman-teman (investor) yang melakukan proses industri tidak membangun manufakturnya di Indonesia,” kata Bahlil dalam peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik PepsiCo di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023).

Menurutnya, keuntungan yang bisa diraih investor kian bertambah dengan banyaknya populasi penduduk di Indonesia. Tercatat, jumlah penduduk di seluruh wilayah mencapai 279 juta orang atau setara 43% dari total populasi penduduk di Asia Tenggara (ASEAN) yang mencapai 700 juta jiwa.

BACA JUGA: Bahlil Lahadalia Akui Hilirisasi Industri Terganjal Kesiapan SDM

Tak hanya itu, pertumbuhan penduduk kelas menengah dan usia produktif di Indonesia saat ini mendominsai sehingga sangat potensial dijadikan pasar. Kemudian, dari sisi produk domestik bruto (PDB), Indonesia termasuk dalam 15 negara terbesar dunia dan di kawasan ASEAN menjadi satu-satunya negara yang masuk dalam G20.

“Dengan pertumbuhan ekonomi 5,17% serta tingkat inflasi 4% telah membawa Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dunia mengalahkan Amerika Serikat (AS), Eropa, Korea Selatan, dan Jepang. Posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sama dengan India dan Cina,” ujarnya.

Di sisi lain, Bahlil menjelaskan arah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah saat ini adalah dengan melakukan hilirisasi atau pengolahan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi untuk mendapatkan nilai tambah. Dia mengeklaim kebijakan ini semakin memanjakan investor yang berencana membangun pabrik manufakturnya.

“Hilirisasi ini tidak hanya terjadi di sektor pertambangan, minyak dan gas (migas), tapi juga seluruh sektor termasuk industri makanan dan minuman,” tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk

Related

award
SPSAwArDS