PT PLN (Persero) menggandeng Pemerintah Kota Cilegon untuk membangun industri biomassa yang berasal dari sampah kota. Hal ini sekaligus membantu pemerintah daerah mengatasi permasalahan sampah dengan mengolahnya menjadi biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kerja sama ini ditandai dengan kesepakatan yang diteken di Denpasar, Bali pada Kamis (30/6/2022). Menteri ESDM yang diwakili oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi pengembangan biomassa yang besar. Selain itu, pemanfaatan biomassa tersebut juga bukan hanya berasal dari tanaman energi saja tetapi juga dari pengelolaan sampah kota.
“Langkah PLN dalam mengajak semua pihak dalam hal ini terutama stakeholder Pemda untuk terlibat langsung dalam pengelolaan biomassa harus terus didukung,” ujar Dadan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya berkewajiban menghadirkan listrik yang bersih dan andal, tetapi kerja sama pengelolaan sampah ini sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.
“Saat ini sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, PLN punya solusi untuk bisa setidaknya bisa mengurangi beban sampah ini dengan mengolahnya menjadi sumber energi,” ucap Darmawan.
PLN bersama Pemkot Cilegon akan membangun siteplant pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Sampah yang diolah mencapai 30 ton per hari dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendeung Cilegon ini akan diolah menjadi biomassa untuk kebutuhan co-firing PLTU Suralaya.
Dengan jaminan pasokan biomassa dari program pengelolaan sampah ini, maka PLN sekaligus bisa mewujudkan dua tujuan. Pertama, mengelola sampah kota. Kedua, menciptakan listrik berbasis energi bersih dan sumber daya domestik untuk mengejar target carbon neutral di 2060.
PLN menerapkan teknologi co-firing pada 52 PLTU yang total kapasitasnya 18 gigawatt (GW), yang mana kebutuhan pasokan bahan bakar biomassa yang akan mensubtitusi sebagian batu bara pada tahun 2025 sebesar 10,2 juta ton per tahun. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan turut mendorong ekonomi yang berbasis kerakyatan.
