Polusi udara tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Berdasarkan studi dari ITB, IIASA, dan Kementerian Kesehatan, jika tidak segera diatasi, biaya kesehatan akibat polusi udara diperkirakan mencapai sekitar 1,6% dari PDB Indonesia, atau sekitar USD 27 miliar per tahun pada 2030.
Sebab itu, ada tiga rekomendasi utama yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintahan baru dalam mempercepat penanganan polusi udara di Indonesia. Pertama, kebijakan pengendalian polusi harus berbasis data dan sains.
BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, TransJakarta Bakal Tambah 200 Bus Listrik
Data yang akurat dan komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi sumber polusi, sementara sains berperan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang tepat.
“Basis data yang akurat sangat penting untuk memantau kualitas udara dan menyusun langkah mitigasi yang efektif,” kata Masyita Crystallin, Partner Systemiq and Head of APAC Sustainable Finance dalam laporannya, Selasa (10/9/2024).
BACA JUGA: Bangun Konektivitas Udara dan Laut, Olly Dondokambey Sukses Jadikan Sulut Hub Asia Pasifik
Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas udara sesuai dengan rekomendasi kesehatan global. Kedua, aksi kolektif diperlukan untuk masa depan yang lebih bersih.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam mempercepat solusi pengendalian polusi udara.
“Kolaborasi yang kuat dapat mendorong perubahan nyata dalam kualitas udara sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Masyita.
Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya mitigasi akan sulit mencapai hasil yang signifikan. Ketiga, mobilisasi pendanaan menjadi aspek penting dalam pengendalian polusi udara.
Dana dari sektor publik, swasta, dan bank pembangunan multilateral harus dioptimalkan untuk mendukung investasi dalam meningkatkan kualitas udara. Salah satu langkah nyata adalah peluncuran white paper berjudul Better Air, Better Indonesia, yang disusun bersama Kemenkomarves dan didukung oleh ClimateWorks Foundation.
Dokumen ini diharapkan menjadi panduan kebijakan bagi pemerintahan baru. Inisiatif lain yang penting adalah Jakarta Initiative for Sustainable and Intelligent Urban Mobility (JI4SIUM), yang bertujuan mempercepat transisi menuju mobilitas listrik di perkotaan.
“Melalui inisiatif ini, kami berharap pada 2035, setidaknya 10 kota di Indonesia telah beralih ke kendaraan listrik,” kata William Sabandar, Presiden Intelligent Transport System (ITS) Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong perubahan melalui investasi pada teknologi berkelanjutan.
Editor: Ranto Rajagukguk
