Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KemenKopUKM) memperkirakan pada tahun ini ada potensi belanja produk lokal sebesar Rp 2.000 triliun. Nilai belanja ini berasal dari sektor pemerintahan, perusahaan pelat merah, dan swasta.
Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM menuturkan secara terperinci belanja pemerintah di antaranya kementerian dan lembaga sebesar Rp 500 triliun, BUMN sebanyak Rp 500 triliun, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak Rp 400 triliun. Dari sektor swasta dan usaha besar nilai belanjanya diperkirakan mencapai Rp 400 triliun.
BACA JUGA: Hingga Desember Belanja Produk Lokal Tembus Rp 651,8 Triliun
“Ini peluang dan harus digarap agar semakin banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang masuk rantai pasok industri, baik nasional maupun global,” kata Teten melalui keterangannya (6/7/2023).
Menurutnya, untuk mengoptimalkan peluang tersebut, pemerintah menyelenggarakan kegiatan Inabuyer 2023 yang banyak melahirkan penandatanganan kerja sama bisnis antara pelaku UKM dengan instansi pemerintahan hingga swasta besar. Dalam kegiatan itu, 23 BUMN dan 15 kementerian serta lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar, akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UKM yang memiliki produk yang berkualitas serta terstandardisasi.
BACA JUGA: Luhut Sebut Belanja Produk Lokal Tembus Rp 584,59 Triliun
Teten optimistis Inabuyer B2B2G Expo 2023 ini mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal. Di antaranya, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM menjadi pemasok bahan pendukung dan bahan utama, hingga memberikan pendampingan standardisasi produk.
“Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan juga offtaker. Bahkan, bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UKM,” ujarnya.
Teten menyebut setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh UKM dengan masuk ke dalam rantai pasok industri. Pertama, memudahkan pihak perbankan mengucurkan kreditnya kepada usaha kerakyatan.
Ketika ada kepastian pasar bagi produk UKM, maka perbankan menjadi yakin dan tidak ragu lagi untuk membiayai bisnis UKM. Manfaat kedua, kata Teten, dengan masuk ke dalam rantai pasok industri, maka akan ada peningkatan kualitas standar produk.
“Ada pendampingan bagi UKM dalam meningkatkan standar produk. Kami bantu UKM dalam hal itu. Sebab kalau bukan kita yang membeli, lalu siapa lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebutkan event seperti ini harus lebih sering diselenggarakan. Apalagi karena sudah banyak produk UKM yang memiliki kualitas setara dengan produk pabrikan usaha besar.
Dia mengajak pelaku UKM masuk ke dalam e-katalog pemerintah untuk memasarkan produknya karena ini merupakan ceruk pasar yang besar melalui anggaran penerimaan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD). Adapun manfaat masuk e-katalog lainnya adalah pelaku UKM bisa bertransaksi dengan kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah.
“UKM harus naik kelas, sehingga produk mereka mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih lagi, kita akan memiliki bonus demografi yang luar biasa besar yang harus dioptimalkan,” ucap Hendrar.
Editor: Ranto Rajagukguk
