RI Ekspor Perdana Rumput Laut ke Vietnam, Nilainya Capai Rp 2,3 Miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawal ekspor perdana 52,4 ton rumput laut kering asal Kalimantan Utara ke Vietnam dengan nilai Rp 2,3 miliar. Hal ini sekaligus menandai ekspor melalui jalur laut dari Tarakan ke Vietnam.
“Tentu ini sangat menggembirakan, terutama produk rumput laut yang selama ini masih dilalulintaskan secara domestik melalui Makassar dan Surabaya merupakan potensi besar untuk ekspor ke depannya,” kata Widodo Sumiyanto, Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam siaran pers KKP di Jakarta, Senin (19/9/2022).
Widodo berharap kegiatan ini mendorong geliat usaha kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, Provinsi Kaltara terutama di perairan sekitar Pulau Tarakan, perairan Kabupaten Nunukan, dan Pulau Sebatik, merupakan salah satu provinsi yang termuda di Indonesia sebagai penghasil rumput laut kering jenis Euchema cottonii, dengan produksi mencapai 60.000 ton per tahun.
“Potensi produksinya bisa mencapai 5.000 ton per bulan,” ujar Widodo.
BKIPM terus berupaya meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan di tingkat global melalui implementasi Quality Assurance (QA) hasil perikanan hulu hilir. Kegiatan ini ditunjukkan melalui sertifikasi jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Selain itu, Widodo menyebut jajaran BKIPM juga mengembangkan digitalisasi pelayanan dalam rangka mempermudah akses pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. BKIPM telah melakukan langkah-langkah kegiatan strategis meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikator QA telah dilaksanakan di 15 daerah.
Kemudian Pencanangan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) untuk 10.000 sertifikat kepada pemasok UKM bidang perikanan.
“Kita juga mendorong terbentuknya sistem kelola penanganan mutu berstandar nasional dan internasional,” ucapnya.
Dari sisi kelembagaan, BKIPM juga melakukan berbagai perjanjian kerja sama dan MoU bersama instansi terkait untuk mendukung program akselerasi KKP. Lalu penyediaan jalur transportasi, beragam kerja sama dengan berbagai lini seperti dibukanya beberapa jalur direct call dari sejumlah bandara.
“Diharapkan ini dapat memberi solusi dan semangat untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri bagi para pelaku usaha skala besar maupun UKM,” tuturnya.
