Saat pemerintah meminta Facebook untuk menjelaskan sendiri skandal kebocoran data sebanyak 50 juta penggunanya itu, nampaknya Indonesia tidak mau berkompromi. Menteri Komunikasi & Informatika RI Rudiantara bahkan mengancam untuk menutup akses ke platform Facebook jika ada bukti adanya data pribadi WNI yang dibocorkan, atau jika data tersebut digunakan untuk mempengaruhi pemilu Indonesia mendatang.
“Jika saya harus menutupnya, maka saya akan melakukannya,” kata Rudiantara. Mantan Komisaris Independen Indosat ini memperingatkan raksasa media sosial Facebook tentang sanksi administratif dan pidana apabila mereka tidak mematuhi peraturan di Indonesia. Ancaman ini juga ditujukan bagi jejaring sosial lain seperti Twitter dan YouTube.
Ketika Presiden Joko Widodo akan maju sebagai presiden RI periode kedua, kekhawatiran bahwa media sosial dapat mempengaruhi pemilih pun muncul. Ini seperti yang terjadi ketika Rusia dianggap menganggu proses pemilihan Amerika Serikat pada tahun 2016.
“Jika Anda tidak dapat mengelola platform Anda untuk mendukung stabilitas Indonesia. Artinya, niat Anda ada di Indonesia bukan untuk bisnis, namun untuk sesuatu yang lain,” tambah Rudiantara.
Jika Facebook suatu saat benar-benar diblokir, tentunya akan memberikan dampak bagi Facebook. Sebab, sebagian besar basis pengguna jejering yang didirkan Mark Zuckerberg itu ada di negeri ini. Menurut laporan Statista, Indonesia memiliki jumlah pengguna Facebook terbesar keempat secara global atau mencapai 130 juta pengguna.
Pemerintah Indonesia melalui Kemkominfo sebelumnya pernah memblokir Telegram pada tahun 2017 karena gagal menangani konten terkait teror di platform tersebut. Tak lama kemudian, pemblokiran itu dicabut setelah Telegram membuat pelaporan.
Tumblr juga diblokir pada tahun 2016 karena tidak membatasi konten khusus dewasa. Sejumlah pihak di Indonesia bahkan meminta aplikasi pengiriman pesan untuk menghapus emoji yang menunjukkan dukungan terhadap komunitas LGBTQ. Pada tahun yang sama, Rudiantara juga pernah mengancam Google untuk diblokir lantaran raksasa teknologi itu diduga tidak membayar pajak di Indonesia.
Editor: Eko Adiwaluyo
