Proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang baru saja diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo merupakan bentuk sinergi BUMN dan pemerintah China. Ada empat BUMN yang bergabung dalam naungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia diantaranya Wijaya Karya, Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Pembangunan kereta cepat ini merupakan proyek bebas biaya APBN, artinya tidak ada sepeser dana yang berasal dari anggaran negara. Presiden menegaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk membangun infrastruktur di luar jawa seperti pembangunan jalan tol di Sumatera, kereta api di Sulawesi dan Papua.
Presiden mendorong BUMN yang saat ini memiliki aset lebih Rp 5.000 Triliun untuk saling bekerjasama dan bersinergi mempercepat dan memperluas pembangunan baik di Jawa dan luar Jawa. ”Sinergi BUMN bukan efesiensi, tapi juga untuk menghadapi persaingan dan kompetisi global sehingga bisa bersaing dengan negara lain,” kata Presiden.
Proyek ini rencananya berlangsung selama 36 bulan kalender kerja untuk pekerjaan kontruksi hingga akhir 2018 dan diharapkan dapat beroperasi pada 2019. Selain untuk menghubungkan antar Jakarta dan Bandung, proyek ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional pada lokasi persinggahan sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Prioritas pembangunan lokasi persinggahan terdapat di empat titik, yakni Halim, Karawang, Walini dan Tegallua.
