Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi digital. Ini dibuktikan dengan diluncurkannya kartu kredit pemerintah (KKP) domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegera.
“(Ekonomi digital), artinya kita enggak ketinggalan-ketinggalan banget,” kata Jokowi saat peluncuran KKP domestik dan QRIS antarnegara di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Dia mengakui perkembangan ekonomi digital berlangsung pada kecepatan yang luar biasa. Bahkan, kecepatan itu seringkali membuat pemerintah terlambat dalam menerapkan sebuah regulasi tertentu.
Meski begitu, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan semua negara mengalami persoalan yang serupa. Hal itu mengindikasikan perkembangan teknologi melahirkan disrupsi-disrupsi yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi digital.
“Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan regulasinya kebingungan mengikuti, dan ini terjadi di semua negara,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi Bank Indonesia (BI) yang meluncurkan KKP domestik dan QRIS antarnegara. KKP domestik adalah sebuah digitalisasi sistem pembayaran yang memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat dan daerah yang pemrosesannya dilakukan di dalam negeri.
Jokowi menilai penggunaan platform ini bisa bermanfaat bagi kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah pusat dan daerah dalam mengaplikasikan pembayaran yang mudah dan cepat. Dengan demikian, dia mengimbau BI hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengawal implementasi platform tersebut di lapangan.
“Mungkin dulu pembayaran mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ucapnya.
Tak ketinggalan, dia menginstruksikan belanja pemerintah lewat KKP domestik tetap memperhatikan penggunaan produk dalam negeri. Jangan sampai, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan justru mayoritasnya digunakan untuk pembelian produk-produk impor.
“Jangan sampai, dan saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor,” tuturnya.
Sementara itu, QRIS antarnegara merupakan platform standardisasi Quick Response (QR) Code yang dibuat BI guna memaksimalkan sistem pembayaran digital dengan banyak negara. Jokowi menilai QRIS antarnegara merupakan pintu gerbang yang akan membawa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) hingga pariwisata untuk mengakses pasar luar negeri, khususnya ASEAN dalam kemudahan transaksi.
“Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak menjadi pengguna tapi memiliki sebuah platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” katanya.
