Di tengah digitalisasi dalam beragam aspek, masyarakat juga diintai oleh ancaman keamanan siber atau cyber security. Hal itu pun mendapat perhatian dari Asosiasi Big Data & AI (ABDI) yang hadir sebagai wadah bagi seluruh stakeholder dalam infrastruktur digitalisasi di Indonesia.
Rudi Rusdiah, Ketua Umum ABDI mengatakan keamanan siber merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian seluruh stakeholder karena dampaknya sangat luas, baik bagi masyarakat maupun bagi suatu organisasi.
“Karenanya, ABDI ingin terus meningkatkan komunikasi para stakeholder lewat Websummit DataGovAI. Pertemuan rutin ini merupakan ajang efektif dalam mendorong kolaborasi dari beragam stakeholder untuk membentuk ekosistem digital yang aman dan tetap fungsional,” kata Rudi dalam Websummit DataGovAI yang digelar di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
BACA JUGA: Dukung Keamanan Siber bagi UKM, CrowdStrike Luncurkan Falcon Go
Menurutnya, summit tahunan yang telah secara rutin enam kali berturut-turut ini hadir dengan menekankan tiga isu utama. Pertama, isu terkait big data, keamanan siber dan malware.
Tiga isu itu ditekankan karena saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.
Ia menilai big data memang jadi suatu komoditas yang sangat krusial demi mendukung proses digitalisasi dan percepatan proses pengolahan data yang mengandalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di satu sisi, penghimpunan data masif itu juga perlu mendapat dukungan kesmanan siber yang optimal sehingga beragam gangguan dan kebocoran yang ditimbulkan oleh malware bisa dicegah.
“Karenanya kami konsisten menekankan hal itu lewat Websummit DataGovAI untuk mendorong governance atau tata kelola yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan sehingga AI dan big data lebih banyak memberi manfaat dari pada mudarat,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan pun mengungkap strateginya dalam mengelola big data yang diperlukan dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.
BACA JUGA: Dongkrak Keamanan Siber Energi, Huawei Gandeng Organisasi Nirlaba
Hesnypita, Deputi Manajemen Data dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan mengatakan tata kelola data merupakan hal yang sangat krusial karena BPJS Ketenagakerjaan saat ini tengah mengelola dana dari 55 juta peserta jaminan.
Dari seluruh peserta itu, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana jaminan sosial sebesar Rp 627 triliun.
“Pengelolaan itu harus transparan dan hati-hati sehingga kami terus memperkuat sistem teknologi informasi untuk memastikan data pribadi bisa selalu terlindungi,” kata Hesnypita.
Ia menekankan BPJS Ketenagakerjaan sendiri menghadirkan layanan lewat omni channel sehingga seluruh sistem harus terintegrasi dengan baik. Karenanya, diperlukan sistem yang terintegrasi tapi juga mampu menyajikan layanan dengan andal dan ditunjang oleh keamanan siber yang tangguh.
“Data yang kami kelola volumenya sangat besar sehingga kami perlu menerapkan big data analytic untuk mempercepat setiap proses yang diperlukan. Dengan begitu, kami mampu memberikan customer journey yang optimal baik saat proses registrasi hingga proses klaim,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk
