Strategi dan Tantangan Pemerintah Pulihkan Perekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia telah beranjak menuju fase pemulihan sejak pandemi COVID-19 merebak. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan konsumsi domestik, penanaman modal dari investor asing, dan masih banyak lagi. Momentum ini dimanfaatkan oleh UOB Indonesia dengan mengundang pemerintah serta pelaku usaha untuk memberikan pandangan mereka mengenai upaya untuk mendukung akselerasi ekonomi.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatakan bahwa keberhasilan pengendalian Indonesia dalam menangani COVID-19 menyebabkan pemulihan ekonomi nasional berjalan dalam tren positif. Pertumbuhan yang tinggi juga dialami oleh berbagai sektor, termasuk sektor transportasi, makanan dan minuman, serta industri pengolahan dan perdagangan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini tercatat sebesar 7,07%, tertinggi selama 16 tahun terakhir. Di sisi supply, hampir semua sektor tumbuh positif dan menunjukan perbaikan kinerja akibat membaiknya permintaan domestik dari negara mitra dagang dan mobilitas yang mulai meningkat,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa pada semester satu tahun 2021, berbagai leading indicator terus menunjukan prospek perbaikan. Aktivitas manufaktur dan permintaan pembiayaan mulai meningkat kembali. Begitu juga dari sisi ekspor yang turut menunjukan peningkatan. Alhasil, neraca perdagangan selama 15 bulan terakhir surplus dengan cadangan devisa relatif tinggi, yaitu sebesar Rp 144,8 miliar.
Airlangga mengatakan perkembangan dan strategi ini disiapkan pemerintah untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi nasional. Harapannya, perekonomian nasional dapat tumbuh ekspansif di triwulan keempat 2021.
“Kami harap ekonomi Indonesia dapat terus membaik. Diproyeksikan, tumbuh sampai 4,5% pada tahun 2021 dan 5,2% pada tahun 2022. Proyeksi ini juga sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global,” tutur Airlangga.
Sebab itu pula, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pemulihan ekonomi. Komitmen pemerintah tersebut ditunjukan melalui re-focusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran, yaitu menjadi sebesar Rp 744,77 triliun.
Adanya re-focusing ini akan mendukung optimalisasi PPKM, yaitu melalui peningkatan berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan jumlah penerima manfaat dan kartu sembako, program diskon listrik, serta meningkakan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi upah.
Airlangga juga menegaskan bahwa keberlangsungan sektor usaha juga tetap menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah telah melakukan serangkaian insentif fiskal guna mendongkrak kembali sekor usaha. Sejak bulan lalu, program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp 419,78 triliun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan bank pembangunan daerah (BPD). Semua program ini dikhususkan oleh para pegiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).
“Untuk UKM, kami berhasil menyalurkan 57,3% dari total penyaluran kredit. Pemerintah juga memberikan bantuan tambahan kepada UKM melalui BPUM dan bantuan PKL, perluasan penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga -baik KUR maupun non-KUR, serta penambahan KUR menjadi Rp 285 triliun,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga baru saja meluncurkan bantuan langsung tunai bagi pedagang kaki lima dan warung atau pelaku usaha informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program yang ada. Upaya ini tak lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dalam jangka menengah.
Reformasi struktural
Pemerintah juga melakukan reformasi struktural, salah satunya dengan mengimplementasikan UU Cipta Kerja. Airlangga mengatakan, UU ini akan memberikan kemudahan usaha untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi, produktivitas, dan peningkatan lapangan kerja. Salah satu implementasinya adalah Sistem Perizinan Berbasis Risiko/Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada 9 Agustus 2021 dan membentuk sovereign wealth fund melalui Indonesia Investment Authority (INA).
“Pemerintah meluncurkan OSS guna mendukung daya saing investasi di Indonesia. Sedangkan untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur, pemerintah membentuk INA yang berperan sebagai peluang pengembangan investasi di berbagai sektor, guna mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Airlangga.
Investasi yang dikelola oleh INA diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2021, agar INA dapat melakukan investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Melalui langkah ini, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya yang mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tentu, upaya ini membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menambahkan paparan Airlangga, Ekonom UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, memaparkan bahwa untuk menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu ditransformasikan lebih lanjut. Pertama, sustainable commodity revenue. Pasalnya, Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor komoditas terbesar di dunia. Dan, penting bagi Indonesia untuk menekankan ekspor komoditas yang berkesinambungan dan sustainable.
“Untuk meningkatkan ekspor komoditas yang sustainable, kita perlu emphasize hal yang dinamakan Environmental Social and Government (ESG). Survei membuktikan bahwa lebih dari 50% reponden mengatakan apabila kita mampu mengendalikan faktor ini, business return dalam jangka waktu panjang akan jauh lebih baik,” kata Enrico.
Kedua, menurut Enrico, Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam hal konektivitas. Akan tetapi, pasar-pasar yang sejauh ini dicapai Indonesia hanya dijadikan tujuan impor. Dan, sayangnya posisi Indonesia masih kurang terintegrasi.
“Ke depannya pasti akan ada free trade agreement atau regional trade agreement sehingga Indonesia mampu untuk melalukan ekspor lebih besar lagi. Untuk mencapai hal itu, Indonesia harus meningkatkan kembali hubungan kerja sama, baik bilateral dan multilateral, serta deeper integration dengan negara lain,” jelas Enrico.
Ketiga, Enrico melihat bahwa Indonesia memiliki usia produktif yang meningkat, yaitu lebih dari 70% pada awal tahun 2020. Ini berarti, pasar yang besar dari konsumsi populasi muda, ditambah dengan digitalisasi dan digital savvy akan membuat prediksi untuk internet ekonomi Indonesia mencapai lebih dari US$100 miliar, bahkan 4-5 tahun ke depan.
Terakhir, Enrico mengatakan bahwa kontribusi UKM Indonesia harus mampu ditingkatkan dan dipercepat. Pasalnya, UKM memiliki banyak kontribusi untuk lapangan pekerjaan di Indonesia, namun hanya berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB.
“Kita harus mampu memberdayakan UKM untuk menambah kontribusi. Harapannya semua lini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Untuk itu, beberapa akses, termasuk akses digital, akses terhadap kredit, dan akses integrasi untuk para UKM harus ditingkatkan dan diberdayakan. Ini semua demi membawa ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan,” tutup Enrico.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz
