Rencana pemerintah dalam membentuk Tim Pengarah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (financial inclusion) memberikan angin segar kepada industri teknologi keuangan (fintech) di Tanah Air. Sebab, keberadaan produk dan layanan fintech akan memberikan kemudahan bagi lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mengakses produk-produk keuangan.
“Salah satu kunci utama meningkatkan keuangan inklusif adalah perluasan akses ke lembaga keuangan. Perkembangan fintech membuat lembaga keuangan lebih mudah dijangkau masyarakat karena relatif tidak terkendala infrastruktur,” ujar Kepala Badan Teknologi Startup Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Patrick Walujo.
Selain itu, dengan teknologi, edukasi mengenai produk keuangan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Hal terpenting adalah produk bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat banyak. “Fintech menyediakan data analytics yang memberi kekayaan informasi untuk menyusun produk yang tepat ke target yang tepat,” lanjut pria yang juga merupakan Co-Founder dan Managing Partner dari Northstar Group itu.
Jika melihat posisi Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Indonesia pada 2014 adalah sebesar 36%. Angka ini terhitung masih di bawah IKI beberapa negara ASEAN seperti Thailand (78%) dan Malaysia (81%), meski masih lebih besar jika dibandingkan Filipina (31%) dan Vietnam (31%). Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan kelembagaan yang kuat diharapkan dapat meningkatkan persentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019.
“Keseriusan pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang dapat menggairahkan industri fintech akan menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan keuangan inklusif tersebut,” kata Patrick.
Perkembangan teknologi secara umum pun dianggap turut membantu peningkatan keuangan inklusif masyarakat, seperti misalnya yang terjadi pada GO-JEK. Perusahaan yang telah memiliki lebih dari 200 ribu mitra driver ojek itu telah mengenalkan produk perbankan kepada seluruh mitranya.
Akses kepada produk keuangan juga semakin meningkat dengan kehadiran GO-PAY. Layanan yang baru diluncurkan pada April 2016 itu, kini sudah berhasil menjadi solusi e-wallet dengan pertumbuhan yang sangat cepat di Indonesia.
“Dengan penetrasi kartu kredit di Indonesia yang di bawah 2% dan kehadiran pembayaran online yang masih tergolong baru. GO-JEK dan GO-PAY juga terus dikembangkan untuk dapat melayani pasar pengguna e-wallet dari pengguna internet yang terus tumbuh,” ujar Nadiem Makarim, Co-Founder dan CEO GO-JEK.
Sementara itu, keseriusan mendukung perkembangan sektor fin-tech juga terlihat dari bank-bank besar, misalnya Bank Mandiri melalui Mandiri Capital Indonesia (MCI). Mayoritas pendanaan di MCI akan dialokasikan ke fintech. Sebanyak 80% pendanaan akan untuk fintech.
“Sebab, nantinya e-commerce akan menjadi industri unggulan di Indonesia sehingga akan dibutuhkan sistem pembayaran universal. Fokus untuk mendukung fintech akan menjadi langkah strategis memenangkan kompetisi di sektor pembayaran digital,” ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartiko Wirjoatmodjo.
Sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) akan mengadakan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) 2016.
Kegiatan akbar ini bertujuan menjembatani semua pemangku kepentingan di industri fintech, mulai dari regulator, institusi keuangan swasta, investor, startup, inkubator, asosiasi industri dan juga dari kalangan akademis. IFFC akan diadakan pada 29-30 Agustus 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.
