Persoalan amnesti pajak mendapatkan pro-kontra dari masyarakat. Mungkin takut, dianggap ribet, menganggap enteng, hingga mengetahui risiko di kemudian hari jika tidak melapor yang mendasari pro-kontra di atas. Jika dilihat dari definisinya, amnesti pajak atau pengampunan pajak, seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat yang belum melaporkan pajaknya. Khususnya para pengusaha.
“Sistem perpajakan di Indonesia memang masih sangat rumit. Jika dibandingkan dengan Singapura, sistem yang kita anut saat ini masih kalah baik. Amnesti pajak adalah kesempatan besar,” jelas Harijanto, seorang pengusaha yang juga anggota APINDO di GK Center, Jakarta, Sabtu (10/09/2016)
Harjianto berbicara seperti itu karena melihat dampak kehilangan yang akan besar terjadi jika masyarakat tidak melaporkan pajaknya dengan segera.
“Apabila tidak mengikuti amnesti saat ini dan di kemudian hari ketahuan hartanya maka akan didenda 30%, serta kena pinalti 200% (dari total denda). Bayangkan berapa harta yang akan hilang jika dibandingkan dengan mengikuti amnesti pajak yang dikenakan 3%,” jelas Harjianto.
Harijanto juga mengajak para pengusaha untuk melaporkan amnesti pajak ini harus total. Ketika era keterbukaan UU Perbankan ke depannya diberlakukan, maka para pemilik uang ini akan dirugikan.
Menurut Harijanto, langkah President Republik Indonesia Joko Widodo mengenai amnesti pajak ini patut diapresiasi. Akan menjadi chaos jika saja Joko Widodo telat mengambil langkah, misal menerbitkan peraturan ini di bulan Desember.
Dukungan juga datang dari Lucy Suyanto, CFO The Plaza. Menurutnya, Joko Widodo telah menunjukkan etikat baik karena tidak membiarkan permasalahan ini hingga masa kerjanya habis dan membebankan ke pemimpin selanjutnya.
Jika program ini sukses berjalan, keduanya optimistis ekonomi Indonesia yang tengah menuju arah yang positif akan semakin positif pada tahun 2017. Harijanto optimistis, perkonomian Indonesia bisa mencapai 6%-7%.
Editor: Sigit Kurniawan
