Praxis menyelenggarakan survei independen keduanya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. Bersama Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023 kepada 1.108 responden dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia.
BACA JUGA: Snapcart Ungkap Fakta Vegetarian dan Vegan Lifestyle di Indonesia
Berikut lima poin penting yang menjadi temuan menarik dari survei Praxis:
- Lebih dari sepertiga responden (39,9%) ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
- Banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi paling penting (73,29%), diikuti dengan mudahnya akses ke layanan dasar (71,84%) serta murahnya harga BBM dan bahan pokok (51,17%), sedangkan meningkatnya perdagangan internasional berada di urutan terakhir (25%).
- Sebesar 53% responden tidak puas akan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini
- Menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih (56,5%), sedangkan tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang berada di urutan terakhir (7,49%).
- Debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).
Sofyan Herbowo, Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) mengatakan survei ini dilakukan untuk dapat mendorong masyarakat yang bijak dalam melihat pesta demokrasi sekaligus menjaganya agar tetap sehat.
“Di #PraxiSurvey ini, kami ingin menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Saya percaya temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat terjaga,” kata Sofyan.
Hal menarik dari hasil survei independen yang dilakukan Praxis menyebutkan lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Selanjutnya, 34,84% mengaku setuju, dan 26,26% tidak setuju.
BACA JUGA: Snapcart Ulas Dampak Penurunan COVID-19 dan Kenaikan Cukai Rokok
Menanggapi hal tersebut, Head of Research DBS Group, Maynard Arif membagikan pandangannya mengenai pemilu dan dampaknya pada perekonomian.
“Dilihat dari berbagai perspektif, pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Investor cenderung menunggu untuk berinvestasi hingga seluruh capres dan cawapres diumumkan. Hal serupa akan pemerintah alami, karena fokusnya bergeser ke penyelenggaraan pemilu. Berbanding terbalik, konsumsi masyarakat justru meningkat, karena banyak pelaku bisnis yang memberikan promosi pada momentum pemilu,” ujar Maynard.
Selain menilik korelasi pemilu dan situasi ekonomi masyarakat Indonesia, survei ini juga mendapati bahwa 56,5% responden ingin menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tidak kalah menarik, 62,64% responden memilih debat terbuka sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin idamannya saat pemilu nanti. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyampaikan pemilih saat ini sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi, sekaligus kritis terhadap calon pemimpinnya.
“Temuan dari survei Praxis ini menunjukkan bahwa pemilih sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilih dan mampu berpikir kritis mengenai kualitas calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan salah satu misi kami di KPU, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel,” ucap August.
Dari hasil survei ini, peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat menjadi poin penting yang harus diperhatikan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput. Tidak berhenti di situ, pemerintah sebagai eksekutif juga perlu menggagas program-program sekaligus mengomunikasikannya secara tepat agar terbentuk keselarasan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah.
Hal ini tentu juga selaras dengan bagaimana strategi marketing communication dari para pemain politik yang perlu didesain sedemikian rupa agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi pencalonan presiden dan wapres di Pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA: KPUD Jateng: Wujudkan Pemilu 2024 Bahagia Butuh Marketing
Editor: Ranto Rajagukguk
