TikTok Bakal Diblokir di AS Tanggal 19 Januari, Ini Deretan Faktanya
Platform video pendek TikTok dalam fase menghitung hari jelang diblokir secara permanen di Amerika Serikat (AS) pada tanggal 19 Januari nanti.
Nasib salah satu platform media sosial paling populer di AS tersebut kini berada di tangan para pembuat kebijakan dan Mahkamah Agung AS.
Aplikasi milik perusahaan asal Cina, ByteDance ini dianggap pemerintah AS sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Bagaimana sampai bisa terjadi demikian? Berikut deretan faktanya seperti dirangkum dari USAToday.
Keputusan Mahkamah Agung Menentukan
Pada Jumat, 10 Januari 2025, perwakilan ByteDance dijadwalkan mengajukan argumen ke Mahkamah Agung AS untuk menghentikan keputusan larangan terhadap TikTok. Jika Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan sebelumnya, TikTok akan dilarang di AS mulai Minggu, 19 Januari 2025.
Keputusan ini berasal dari undang-undang yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada 24 April 2024, yang mengharuskan ByteDance untuk menjual TikTok paling lambat 19 Januari. Jika ByteDance gagal mematuhi, aplikasi ini tidak hanya akan dihapus dari platform unduhan, seperti App Store dan Google Play, tetapi juga tidak dapat diakses melalui penyedia layanan internet di AS.
BACA JUGA: Viral di TikTok, Begini Cara Buat Animasi Travel Wrapped 2024
Peran Donald Trump Masih Belum Jelas
Ketidakpastian juga muncul terkait peran Presiden terpilih Donald Trump dalam isu ini. Trump, yang akan kembali menjabat pada 20 Januari 2025, pernah berupaya melarang TikTok pada masa jabatan pertamanya. Namun, dalam kampanye pemilu 2024, ia menunjukkan sikap yang berbeda terhadap aplikasi tersebut.
Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago pada Desember lalu, Trump mengungkapkan TikTok memiliki “tempat khusus di hatinya” karena membantu menarik dukungan dari pemilih muda.
“Ini adalah keputusan yang sulit. Jujur saja, banyak orang yang mencintai TikTok,” ujar Trump.
Alasan Pemerintah AS Melarang TikTok
Pemerintah AS melarang TikTok didasarkan pada kekhawatiran soal keamanan nasional. ByteDance dituduh memiliki akses terhadap data pengguna AS dan berpotensi membagikan informasi tersebut dengan pemerintah Cina.
Langkah-langkah agar TikTok diblokir di AS bukanlah hal baru. Pada tahun 2020, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang TikTok, meskipun upaya tersebut gagal.
Pada tahun 2021, Presiden Biden mencabut perintah Trump, tetapi mengeluarkan perintah eksekutif baru yang menyatakan bahwa ByteDance masih menjadi ancaman terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS.
Pada tahun 2022, Biden juga menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah.
BACA JUGA: Sinopsis When I Fly Towards You yang Jadi Inspirasi Lagu Viral di TikTok
Potensi Penjualan TikTok
Meski Cina sebelumnya menolak keras usulan untuk menjual TikTok, sejumlah pihak menunjukkan minat untuk membeli bagian aplikasi ini yang beroperasi di AS. Salah satunya adalah Frank McCourt, pendiri Project Liberty dan ketua eksekutif McCourt Global.
McCourt menyebut konsorsium mitra bisnisnya telah menjanjikan dana hingga US$ 20 miliar untuk membeli TikTok. Namun, jika pembelian ini terjadi, McCourt hanya akan mendapatkan bagian TikTok yang beroperasi di AS, tanpa algoritma aplikasi yang dianggap sebagai kekayaan intelektual penting oleh Cina.
Dampak Larangan terhadap Pengguna dan Karyawan
TikTok saat ini memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS, menurut perwakilan perusahaan. Laporan Pew Research Center pada November 2024 mencatat sekitar sepertiga orang dewasa di AS menggunakan TikTok, dengan 59% dari mereka berusia di bawah 30 tahun.
Sebagian besar pengguna menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi ini untuk hiburan. Selain itu, TikTok mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan di AS. Jika TikTok jadi diblokir, nasib ribuan pekerjaan ini masih belum jelas.
Kesimpulan
Keputusan Mahkamah Agung pada 10 Januari akan menjadi momen penting bagi masa depan TikTok di AS. Di tengah kontroversi politik, kekhawatiran keamanan, dan minat publik yang besar, masa depan aplikasi ini akan berdampak signifikan tidak hanya pada penggunanya, tetapi juga pada hubungan ekonomi dan diplomatik antara AS dan Cina.
Editor: Ranto Rajagukguk
