Twitter mengumumkan akan memberikan label untuk cuitan dari badan-badan pemerintah, tokoh politik dan pemimpin dunia yang dianggap melanggar aturan Twitter. Aturan ini diberlakukan atas dasar pertimbangan masukan publik. Hal ini didorong oleh kritik berulang yang diakibatkan oleh cuitan milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai kerap melanggar standar komunitas Twitter.
“Dulu, kami mengizinkan cuitan yang melanggar aturan untuk tetap ada di Twitter karena pertimbangan ketertarikan publik. Namun, kami tidak yakin kapan dan bagaimana kami menentukan hal itu. Untuk memperbaiki hal tersebut, kami menambahkan aturan baru,” tulis Twitter pada di blog resminya.
Aturan pelabelan ini akan berlaku untuk pengguna Twitter yang merepresentasi pemerintah resmi dan memiliki kepentingan publik, memiliki lebih dari 100 ribu pengikut dan terverifikasi.
Berdasarkan Twitter, cuitan yang diberi label tidak akan langsung muncul di lini masa, namun akan muncul sebagai peringatan dengan tombol persetujuan untuk melihat cuitan. Hal ini menghindari penghapusan cuitan secara otomatis berdasarkan sistem aturan yang berlaku di Twitter.
Twitter menambahkan bahwa cuitan berlabel ini akan mendapatkan pembatasan penyebaran, yaitu tidak akan muncul di fitur pencarian, laman live, laman notifikasi atau cuitan rekomendari baik untuk pengikut akun atau akun yang sering mengunjungi laman Twitter bersangkutan.
Editor: Sigit Kurniawan