Sejak kedatangannya ke Indonesia, Uber berhadapan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Intinya, mereka harus menembus berbagai aturan meski belum ada aturan spesifik yang terkait dengan bisnis model Uber ini. Sebab itu, tidak heran keberadaan mereka dianggap ilegal.
Mulai dari masalah mobil tidak berplat kuning sampai aturan mobil angkutan publik yang tidak bisa diaplikasikan untuk Uber. Itu semua, menurut Communications Lead Uber South Asia & India Karun Arya sedang dalam proses negosiasi agar menemukan win win solution bersama pemerintah.
“Kami bukannya tidak mau pakai plat kuning, karena kami bukan perusahaan transportasi. Kami merupakan perusahaan teknologi yang mempertemukan konsumen dengan mobil pesanan mereka. Mobil pesanan itu mobil rental yang menjadi partner kami yang mana mobil rental tidak menggunakan plat kuning, tetap plat hitam,” ujarnya di Jakarta pada Jumat (6/11/2015).
Namun, tetap saja ketika mobil mengaspal, Uber dituntut untuk tunduk pada regulasi transportasi. Ini yang kemudian coba diperjuangkan Uber agar operasi mereka tetap lancar dan dianggap legal. Menghadirkan berbagai regulasi untuk perusahan teknologi penyedia jasa transportasi seperti mereka. Sebab, Uber sadar saat ini mereka tidak sendiri. Masih ada layanan Go-Jek dan GrabBike. Bahkan, GrabBike sudah memiliki aplikasi mirip Uber lewat GrabCar.
“Kami berusaha terus mendekat pada pemerintah dan berdialog seperti apa baiknya. Oke, jika memang regulasi tidak mudah untuk dibuat atau diubah. Waktu bukan masalah. Kami tetap berusaha. Sekarang, hampir setiap minggu, kami berkomunikasi dengan pemerintah sehingga suatu saat ada titik temu dan ada aturan untuk pemain dengan skema bisnis seperti kami. Dari sekitar 64 negara yang kami datangi, Amerika Serikat (AS) adalah negara yang sudah memiliki regulasi untuk layanan sejenis Uber,” klaim Karun.
Terkait dengan protes para pemain transportasi lain, Karun tampak tidak mau memusingkan. Ia dan rekan-rekannya di Uber tidak mau langsung mencap buruk dan memusuhi mereka. “Kami tidak punya masalah dengan mereka,” lanjut Karun.
Termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dikenal keras bersuara soal Uber. “Kami tahu itu. Tapi, dengan usaha kami mencapai regulasi yang diinginkan. Kami harap hubungan dengan Pak Ahok membaik. Kami bahkan mulai disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari PMA (Penanaman Modal Asing) oleh dia,” tutup Karun.
Editor: Sigit Kurniawan
