Tidak mudah bagi sejumlah kementerian melakukan penyerapan anggaran. Persoalannya begitu banyak di lapangan, termasuk di dalamnya adalah kekuatiran dalam penggunaan. Sebagian merasa takut dengan aparat penegak hukum bila tidak cermat dalam penggunaannya.
Masalah lainnya terkait proses pencairan yang sering terlambat, sehingga harus dikejar-kejar di akhir tahun. Kemudian, ada juga yang mengatakan proses budgeting tidak carry over. Artinya, bila tidak dihabiskan tahun depan akan hangus bahkan anggaran akan dikurangi.Hal ini dikatakan oleh Meidyah Indreswari, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dialog Indonesia WOW! program kolaboratif Marketeers Radio dan RRI Pro 3 di Jakarta, Sabtu (14/02/2015).
Terkait dengan penyerapan anggaran, sambung Meidyah, pemantauan sebelumnya secara langsung dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hampir setiap bulan dilakukan pemantauan kepada pemerintah pusat dan daerah sejauh mana penyerapan anggaran dilaksanakan.
Namun, per 31 Desember 2014 lalu, UKP4 dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Fungsi monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan UKP4, selanjutnya akan dilakukan oleh BPKPyang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo.
BPKP menilai, yang harus diperhatikan tidak hanya besaran penyerapan anggaran. Meidyah Indreswari, Sekretaris Utama BPKP mengungkapkan bahwa kualitas dari penyerapan anggaran juga perlu dijadikan pertimbangan utama. “Bisa saja anggaran habis, namun barang yang dibeli atau jasa yang digunakan tidak berkualitas tidaklah tepat,” kata Meidyah.
Sebagai internal auditor bagi pemerintah, peran BPKP sebagai mata dan telinga presiden khususnya dalam penyelenggaraan keuangan negara termasuk daerah. BPKP di 33 provinsi bertugas memantau jalannya penyelenggaraan pemerintahan. BPKP memastikan bahwa baik instansi pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Fokus dari BPKP adalah dalam bidang keuangan.
Dalam kaitannya dengan Revolusi Mental, BPKP menceritakan tentang upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang berkomitmen untuk melakukan banyak efisiensi. Dalam rangka penghematan anggaran, PNS tidak diperkenankan untuk mengadakan rapat-rapat di hotel, makanannya juga harus khas Indonesia, hingga mencanangkan hemat energi di kantor.
Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi meminta BPKP mengukur seberapa jauh penghematannya. Meidyah mengungkapkan, penghematannya begitu signifikan. “Perhitungan sementara terjadi penghematan sebesar Rp 400 miliiar, padahal ini belum perhitungan secara nasional,” ungkap Meidyah.
