Wakil Gubernur Bali: Perusahaan Harus Mampu Mempertahankan Aset Mereka
Merebaknya COVID-19 di Indonesia memengaruhi berbagai sektor, salah satunya pariwisata. Bali sebagai destinasi wisata favorit wisatawan pun terkena imbasnya. Tidak diragukan lagi, Bali banyak bergantung pada sektor pariwisata. Dengan imbauan pemerintah untuk beraktivitas di rumah membuat banyak aspek perekonomian di Bali lumpuh.
“Bali menggantungkan sekitar 60% pendapatannya pada sektor pariwisata. Jadi, tidak ada satu pun orang di sini yang tidak berkaitan dengan pariwisata,” ujar Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pada acara Industry Roundtable Surviving The Covid-19 Preparing The Post, Tourism & Hospitality Industry Perspective.
Ketika bicara soal pertaninan, hasil pertanian di Bali banyak yang terserap ke bisnis pariwisata. Salah satunya dengan didistribusikan ke hotel-hotel. Namun, kini agak sulit mengetahui ke mana hasil tani tersebut dipasarkan di tengah wabah. Pasalnya, penjualan lebih dari 140 ribu kamar hotel di Bali pun mengalami penurunan.
Namun, pemerintah Bali ingin memastikan wilayahnya siap untuk menghadapi keadaan setelah COVID-19. “Gubernur telah meminta para pemilik usaha yang bergerak di bidang pariwisata untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Memang itu merupakan harapan dari pemerintah dan pada kenyataannya tidak mudah. Karena, cash flow para pelaku usaha yang sedang tidak stabil,” tutur Tjokorda.
Karenanya, pada tahap preparing untuk menghadapi keadaan setelah wabah, tidak boleh kehilangan aset menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.
Di sini, Tjokorda menegaskan bahwa aset yang paling berharga adalah sumber daya manusia (SDM). Ia memahami bahwa di situasi seperti ini mempertahankan pegawai bukanlah hal yang mudah. Sebab itu, harus ada solusi untuk para pengusaha dan pekerjanya.
Dari sisi karyawan, pelaku usaha harus memenuhi hak-hak mereka. Di tengah krisis seperti ini, penting untuk memberikan pemahaman kepada mereka.
“Setidaknya, mereka bisa bertahan lebih dulu. Minimal, perusahaan bisa memberikan mereka upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan dan membayarkan kewajiban mereka seperti tagihan bulanan,” tambah Wakil Gubernur Bali ini.
Lebih lanjut, dari sisi perusahaan, Tjokorda mengungkapkan pemerintah harus bisa berada di tengah mereka. Caranya dengan membantu lewat regulasi-regulasi. Salah satu yang tengah dibicarakan saat ini contohnya pembayaran BPJS oleh perusahaan.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz