Pandemi COVID-19 mengubah tatanan kehidupan di seluruh dunia, termasuk di bidang ekonomi. Sepanjang 2021 hingga 2022 lanskap ekonomi dunia diprediksi masih akan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat COVID-19. Meski sepanjang 2020 pemerintah di seluruh dunia telah menggelontorkan paket stimulus secara besar-besaran untuk meminimalisir dampak COVID-19.
Sayangnya, kebijakan tersebut belum mampu mencegah pertumbuhan negatif, angka pengangguran yang meningkat, kegagalan bisnis -termasuk UKM-, penurunan perdagangan barang dan jasa, penurunan investasi langsung asing, dan gejala-gejala kontraksi lainnya.
Bahasan ini yang dihadirkan di dalam webinar “Stimulus COVID-19 dan RCEP: Pemacu Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Dunia 2021-2022” yang diselenggarakan Universitas Prasetiya Mulya, Ikaprama, dan Katadata.
Kondisi ini pun membuat 10 negara anggota ASEAN, bersama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia pada November lalu menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), sebuah perjanjian kerja sama dagang terbesar di dunia.
Bisa dikatakan, RCEP adalah kawasan ekonomi yang sangat besar menurut wilayah, penduduk dan angkatan kerja, pendapatan nasional, perdagangan internasional, dan investasi internasional. Sebagai gambaran, kawasan ini mencakup 2,1 miliar orang (30% populasi dunia) dan menyumbang sekitar 30% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, RCEP menjadi kendaraan untuk meningkatkan peran, kontribusi, dan keberadaan Indonesia dalam perdagangan serta investasi dunia. Secara paralel, pemerintah juga sudah mengesahkan UU Cipta Kerja. UU ini merupakan elemen penting dalam memperbaiki pekerjaan rumah yang dihadapi selama ini terkait investasi.
Karena itu, RCEP dan UU Cipta KerJA harus dijadikan momentum untuk mencapai pemulihan ekonomi yang sustainable pada tahun ini. Mahendra mengatakan, RCEP adalah lokomotif ekonomi dunia untuk 10-20 tahun ke depan. Bukan itu saja, RCEP akan membuat kawasan Asia menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.
“Selama ini Asia bukan hanya menjadi pabrik tapi sudah menjadi pabrik, pasar dan motor pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum RCEP ini untuk meningkatkan ekspor. Pasalnya, mayoritas ekspor Indonesia adalah ke negara-negara anggota RCEP,” kata Mahendra dalam webinar tersebut beberapa waktu lalu.
Tujuan kesepakatan ini untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan barang dan jasa, serta mempromosikan investasi. Melalui penandatanganan ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi para anggotanya.
Menurut Managing Director Bank Dunia Mari Pangestu, salah seorang inisiator RCEP pada KTT Asean di Bali pada 2011 silam, kerja sama dagang ini akan menguntungkan ASEAN, karena kelahirannya justru dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Asia Timur (Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan).
RCEP diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu bagi perusahaan dalam mengekspor produknya ke negara-negara dalam lingkup perjanjian ini. Sebab, eksportir hanya perlu menggunakan satu macam Surat Keterangan Asal (SKA) untuk bisa mengekspor ke seluruh negara anggota RCEP.
Selain itu, diharapkan terdapat spill-over effect, yang memperluas jangkauan Indonesia ke negara-negara di luar anggota RCEP dan rantai pasok global.
Implementasi RCEP bagi Indonesia
Pandemi COVID-19 telah memukul pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan Bank Dunia minus 2,2% hingga akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat kembali positif pada 2021 di kisaran 3%.
Karena itu, pemerintah dan masyarakat bisnis harus memanfaatkan setiap potensi ekspansi untuk mendukung berbagai peluang yang ditimbulkan dari paket stimulus yang besar.
Penandatanganan RCEP memberikan harapan bagi masyarakat internasional bahwa perdagangan bebas tetap menjadi arah yang tepat untuk ekonomi dunia. RCEP bisa dijadikan sebagai stimulus tambahan pascapandemi karena berpotensi meningkatkan perdagangan dan juga investasi di negara anggota.
Namun demikian, manfaat RCEP tidak akan bisa didapatkan Indonesia secara maksimal, bila tidak dilakukan perubahan secara mendasar, berupa program penguatan daya saing di berbagai sektor.
Implementasi RCEP bisa menjadi salah satu jalan dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia pada 2021. Indonesia sejatinya bisa memainkan peran yang cukup dominan dalam RCEP jika mampu meningkatkan daya saing.
Salah satunya dengan menyetak tenaga kerja terampil dan profesional yang sesuai dengan tuntutan perkembangan industri dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital.
Alasan ini pula yang menjadi fokus Universitas Prasetiya Mulya dalam dunia pendidikan untuk terus menyetak generasi unggul berwawasan di bidang bisnis dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi dan sains terapan.
Selama ini, Universitas Prasetiya Mulya juga berupaya membangun ekosistem bisnis kepada para mahasiswanya agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan lanskap ekonomi.
Menurut Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman S. Simandjuntak, tahun 2021 sangat mungkin menjadi momentum pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Karena itu pertumbuhan baru sesudah 2021 juga harus disiapkan dari sekarang.
Pembangunan yang berpusat berdasarkan kesehatan, investasi yang besar dalam modal manusia, yaitu pendidikan dan pelatihan, perlunya katalisasi kewirausahaan, serta investasi infrastruktur, termasuk infrastuktur digital menjadi sangat penting.
“Kita perlu dekarbonisasi, serius menangani investasi yang sifatnya dekarbonisasi seperti renewable energi. Kita perlu membangun brand Indonesia maju, yang sudah banyak jadi buah bibir. Indonesia yang terbuka, connected, decarbonized,” ujar Djisman.
Terkait pembangunan modal manusia, Djisman menekankan pentingnya keuntungan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya bonus demografi hanya bisa terwujud jika generasi muda Indonesia bisa menikmati pendidikan dan kesehatan yang baik.
Memang dalam kondisi saat ini membuka kembali persekolahan dengan pola pembelajaran tatap muka cukup berisiko. Namun dengan perkembangan teknologi digital, pola pendidikan hybrid, perpaduan tatap muka dengan aktivitas pembelajaran online bisa menjadi salah satu solusi.
“Kami di Prasetiya Mulya sudah membangun hybrid classes. Di sini, peserta didik bisa ikut pendidikan secara fisik, namun sebagian besar mengikuti online. Jadi kita gilir,” jelas Djisman
Saat ini, kata Djisman, digitalisasi menjadi satu keniscayaan untuk membangun daya saing manusia Indonesia. Digital connectivity harus bisa menjangkau seluas mungkin di wilayah Indonesia dan sebanyak mungkin seluruh masyarakat Indonesia demi membangun human capital yang jauh lebih baik.
